PUSARAN.CO– Penjabat Sekretaris Daerah Syukri Botutihe menghadiri sekaligus membuka kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten / Kota dalam Implementasi Delapan Aksi Konveregensi, di Aula Bapppeda Provinsi, Selasa (6/6/2023). Kegiatan ini berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya Syukri membeberkan persoalan stunting adalah hal yang paling sering dibicarakan saat ini. Menurutnya baik di pusat maupun di daerah yang selalu menjadi perbincangan serta konsentrasi pemerintah adalah stunting.
“Masalah stunting ini ada di prioritasnya pak Presiden, makannya baik pusat maupun daerah berlomba-lomba untuk terus membahasnya. Karena memang secara nasional di tahun 2024 pak Jokowi menargetkan stunting ini bisa turun hingga di angka 14 persen,” bebernya.
Syukri juga mengapresiasi seluruh kepala Bapppeda kabupaten / kota yang hadir langsung pada kegiatan tersebut. Menurutnya selain delapan Aksi Konveregensi tersebut, niat serta kerja sama juga menjadi aspek penting yang dapat mendorong percepatan penurunan stunting.
“Terima kasih banyak kepada bapak / ibu kepala Bapppeda serta teman-teman perwakilan kabupaten / kota yang sudah hadir, karena yang paling penting di kita itu niat, dan niat ini menjadi komitmen pimpinan. Kalau kita komitmen dan mau bekerja sama insyaallah kita bisa menurunkan prevalensi stunting, hal ini butuh perhatian kita bersama,” tutur Syukri.
Kegiatan ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk mendorong kinerja Pemkab dan Pemkot dalam menurunkan angka stunting. Delapan Aksi Konveregensi yang dinilai adalah analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi serta review kinerja tahunan.
Selain penjabat Sekdaprov yang hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Bapppeda Provinsi, kepala OPD terkait, tim Panelis Aksi Konveregensi tingkat provinsi, juga peserta yang terdiri dari Kepala Bapppeda dan Kepala OPD kabupaten / kota, serta beberapa staf instansi terkait.(RLS)